Pasal 349

(1) PNS yang diangkat menjadi:

• ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
• ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
• ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
• ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
• menteri dan jabatan setingkat menteri;
• kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
• pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural;
• wakil menteri;
• staf khusus;
• pimpinan atau staf pada organisasi internasional; dan
• Jabatan lain pada lembaga selain kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; pada saat mencapai Batas Usia Pensiun selama masa jabatannya, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dengan mendapat hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perrrndang-undangan.

(2) Batas...

SK No 023842 A

PRESIDEN

sebagaimana {2) Batas Usia Pensiun PNS dimaksud pada ayat (1) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi PNS yang . menduduki JF.

(3) Batas Usia Pensiun bagi PNS yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Batas Usia Pensiun pada JF terakhir yang diduduki.

1. Ketentuan BAB XIII ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima, 2 (dua) pasal yakni Pasal 350A dan Pasal 3508, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Penyetaraan Jabatan PNS Karena Penataan Birokrasi

1. Di antara Pasal 350 dan Pasal 351 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 350A dan Pasal 3508, sehingga berbunyi sebagai berikut: