Pasal 87

(1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan,

dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau

cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:

• langsung atau tidak langsung;

• perseorangan atau kelompok;

• lisan atau tertulis.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

(4) Kepala …

(4) Kepala Lembaga Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat

daerah pemerintah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.