Pasal 46

(1) Pejabat pemberi izin wajib memiliki basis data dengan menggunakan

sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.

www.djpp.kemenkumham.go.id

19 2013, No.40

(2) Data dari setiap perizinan yang disediakan oleh Pejabat wajib

disampaikan kepada satuan kerja pada setiap tingkatan pemerintahan yang terkait setiap bulan.