Pasal 38

(1) Perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

17 2013, No.40