Pasal 6

(1) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam:

• rencana pembangunan jangka panjang;

• rencana pembangunan jangka menengah;

• rencana strategis pendidikan nasional;

• rencana kerja Pemerintah;

• rencana kerja dan anggaran tahunan; dan

• ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

(2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup pelaksanaan strategi pembangunan nasional yang meliputi:

• pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;

• pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;

• proses . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;

• evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;

• peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;

• penyediaan sarana belajar yang mendidik;

• pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;

• penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;

• pelaksanaan wajib belajar;

• pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;

• pemberdayaan peran masyarakat;

• pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan

• pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

(3) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:

• Kementerian;

• Kementerian Agama;

• kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan satuan pendidikan;

• pemerintah provinsi;

• pemerintah kabupaten/kota;

• penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;

• satuan atau program pendidikan;

• dewan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• dewan pendidikan;

• komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis;

• peserta didik;

• orang tua/wali peserta didik;

• pendidik dan tenaga kependidikan;

• masyarakat; dan

• pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Indonesia.

(4) Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan

agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

(5) Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dikonsolidasikan oleh Menteri.