Pasal 47

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

• penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;

• satuan dan/atau program pendidikan;

• lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan;

• peserta didik satuan dan/atau program pendidikan;

• orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan;

• pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan; dan

• pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan.

Pasal 48 . . .

www.djpp.depkumham.go.id