Pasal 340

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

336 ayat (4) huruf b dilakukan kepada Pemerintah

Daerah kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi

berupa:

• peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban, dan

peran dalam proses Penyelenggaraan Bangunan

Gedung melalui sosialisasi, diseminasi,

percontohan, dan penegakan hukum termasuk

pemberian insentif dan disinsentif;

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -295-

• peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan

penyelenggara Bangunan Gedung melalui

sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan; dan

• peningkatan kapasitas pelaksanaan tata cara

operasionalisasi norma, standar, prosedur dan

kriteria di daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 336 ayat (4)

huruf b dilakukan melalui pemantauan terhadap

pelaksanaan penerapan peraturan perundang-

undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya

penegakan hukum.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan cara mengevaluasi penerapan

norma, standar, prosedur dan kriteria Bangunan

Gedung dan proses Penyelenggaraan Bangunan

Gedung di setiap Pemerintah Daerah kabupaten/kota,

kecuali Pemerintah Daerah Provinsi untuk wilayah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Keempat

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota