Pasal 254

(1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 253 ayat (5) huruf a dilakukan melalui

pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh TPA atau TPT.

(3) Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung berupa

rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas

paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi)

dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas

lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter

persegi).

(4) Pemeriksaan oleh TPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung selain

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (3).

(5) Dalam hal Bangunan Gedung yang memerlukan

pertimbangan aspek adat, pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat

adat.

(6) Dalam hal BGCB, TPA melibatkan tenaga ahli cagar

budaya.

(7) Dalam hal BGH, TPA melibatkan tenaga ahli BGH.

(8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun

waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.

(9) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -227-

(tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran.