Pasal 106

(1) Jenis BGFK dikelompokkan berdasarkan pada kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).

(2) Tahapan penetapan BGFK meliputi:

• identifikasi;

• pengusulan; dan

• penetapan oleh Menteri.

(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dapat dilakukan oleh Menteri dan/atau

kementerian/lembaga dan instansi terkait.

(4) Identifikasi diselenggarakan dengan

mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 104.

(5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dapat dilakukan oleh instansi atau lembaga

dan/atau Pemilik noninstansi atau lembaga yang

berbadan hukum kepada Menteri.

(6) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c meliputi penetapan Bangunan Gedung

berdasarkan jenis dan kedudukannya.

(7) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), penyelenggaraan BGFK meliputi penerbitan

PBG, inspeksi masa konstruksi, penerbitan SLF,

penerbitan SBKBG, dan penerbitan RTB menjadi

kewenangan dan tugas Menteri.

(8) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), Menteri dapat mendelegasikan kewenangan

sebagian penyelenggaraan BGFK kepada gubernur.

(9) Pendelegasian kewenangan kepada Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -86-

Bagian Kedelapan

Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau

Paragraf 1

Umum