Pasal 46

(1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD

yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

32

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi

berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

(3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan

dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah

pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris

Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.