Pasal 44

(1) Keputusan DPRD provinsi tentang pemberhentian

pimpinan DPRD provinsi disampaikan oleh pimpinan

31

www.djpp.depkumham.go.id

DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk peresmian pemberhentiannya.

(2) Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian

pimpinan DPRD kabupaten/kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya.

(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).