Pasal 22

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan

rancangan peraturan daerah.

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

18

www.djpp.depkumham.go.id

disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh

pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.

(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah

pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.

(5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan

memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan

dengan memberikan kesempatan kepada:

• anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan

• para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.

(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa

DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.

(8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul

prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

(9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas

prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.