Pasal 69

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi meliputi:

• proses penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi;
• pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi; dan
• pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi oleh pemangku kepentingan pada tingkat kabupaten/kota dari provinsi yang bersangkutan.

(2) Proses . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan

yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

• Persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja;
2. metodologi yang digunakan; dan
3. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.

• Pengumpulan data paling sedikit meliputi:

1. data wilayah administrasi;
2. data fisiografis;
3. data kependudukan;
4. data ekonomi dan keuangan;
5. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
6. data penggunaan lahan;
7. data peruntukan ruang;
8. data daerah rawan bencana;
9. data intensitas bangunan; dan
10. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.

• Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:

1. teknik analisis yang terkait dengan keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;
2. teknik analisis keterkaitan fungsional yang saling menguntungkan antara kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan sekitarnya;
3. teknik analisis integrasi perencanaan jaringan prasarana wilayah; dan
4. teknik perancangan kawasan.

• Perumusan konsepsi rencana paling sedikit:

1. mengacu pada:

• Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan

• rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• rencana tata ruang wilayah provinsi.

1. memperhatikan:

• rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang menjadi bagian dari kawasan perkotaan atau dimana kawasan perkotaan terletak;
• rencana pembangunan jangka panjang nasional;
• rencana pembangunan jangka menengah nasional;
• rencana pembangunan jangka panjang provinsi; dan
• rencana pembangunan jangka menengah provinsi.

1. merumuskan rencana kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.

• Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.