Pasal 58

(1) Prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan strategis

kabupaten/kota meliputi:

• pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dari bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
• penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi dengan disertai rekomendasi gubernur;
• persetujuan bersama rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota antara bupati/walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
• penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota kepada gubernur untuk dievaluasi; dan
• penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

(2) Persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dapat didekonsentrasikan kepada gubernur.

Paragraf 4 Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang