Pasal 32

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi:

• proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
• pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
• pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

• Persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja;
2. metodologi yang digunakan; dan
3. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

• Pengumpulan data paling sedikit meliputi:

1. data wilayah administrasi;

2. data fisiografis;

3. data kependudukan;

4. data . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. data ekonomi dan keuangan;
2. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
3. data penggunaan lahan;
4. data peruntukan ruang;
5. data daerah rawan bencana; dan
6. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1: 50.000.

• Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:

1. teknik analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis; dan
2. teknik analisis keterkaitan antarwilayah kabupaten.

• Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:

1. mengacu pada:

• Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
• pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
• rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten yang bersangkutan.

1. memperhatikan:

• perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
• upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
• keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
• daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
• rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
• rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

1. merumuskan:

• tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten; dan
• konsep pengembangan wilayah kabupaten.
• Penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 . . .

www.djpp.depkumham.go.id