Pasal 64

(1) Menteri atas nama Pemerintah mengadakan perjanjian

pengusahaan jalan tol dengan Badan Usaha.

(2) Perjanjian pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai hal-hal

sebagai berikut:

• lingkup pengusahaan;

• masa ...

PRESIDEN

• masa konsesi pengusahaan jalan tol;

• tarif awal dan formula penyesuaian tarif;

• hak dan kewajiban, termasuk risiko yang harus dipikul para

pihak, di mana alokasi risiko harus didasarkan pada prinsip

pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang;

• perubahan masa konsesi;

• standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan

masyarakat;

• sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan

perjanjian pengusahaan;

• penyelesaian sengketa;

• pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan;

• aset penunjang fungsi jalan tol;

• sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan

adalah hukum Indonesia; dan

• keadaan kahar di luar kemampuan para pihak.