Pasal 63

(1) Badan Usaha dapat memprakarsai pengusahaan jalan tol.

(2) Prakarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berupa

pengajuan rencana untuk pengusahaan suatu ruas jalan tol.

(3) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus layak secara

ekonomi.

(4) Badan Usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk mendapatkan

izin prinsip pengajuan prakarsa pengusahaan jalan tol.

(5) Pengajuan....

PRESIDEN

(5) Pengajuan prakarsa dilengkapi dengan hasil studi kelayakan ruas

jalan yang diusulkan menjadi jalan tol.

(6) Hasil studi kelayakan dipakai sebagai dasar pelelangan dengan

mengundang pemrakarsa dan badan usaha lain untuk mengikuti

pelelangan yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

(7) Menteri dapat memberikan kompensasi terhadap hasil studi

kelayakan atau memberikan tambahan nilai dalam proses

pelelangan kepada pemrakarsa.

(8) Tambahan nilai dalam evaluasi pelelangan besarnya ditentukan

oleh Menteri dan harus diumumkan secara terbuka dan

transparan kepada semua peserta pelelangan dengan memenuhi

ketentuan di bawah ini :

• Badan Usaha pemrakarsa telah mengajukan studi kelayakan

dan hasilnya telah disetujui oleh penanggung jawab;

• Pemrakarsa telah lulus prakualifikasi.

(9) Jika tidak tercapai kesepakatan tentang tambahan nilai dalam

lelang atau besarnya kompensasi atas studi kelayakan,

pengusahaan jalan tol tersebut akan dilelang secara terbuka dan

transparan dengan menggunakan studi kelayakan yang dilakukan

Pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol