Pasal 23

(1) Pendanaan pengusahaan jalan tol dapat berasal dari Pemerintah

dan/atau Badan Usaha.

(2) Pendanaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara

ekonomi, tetapi belum layak secara finansial.

(3) Pendanaan yang berasal dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara

ekonomi dan finansial.

(4) Pendanaan yang berasal dari Pemerintah dan Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi jalan tol

yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial.

(5) Ketentuan mengenai pendanaan pengusahaan jalan tol

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persiapan Pengusahaan