Pasal 21

(1) Pengusahaan jalan tol oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 meliputi:

• seluruh lingkup pengusahaan jalan tol yang layak secara

ekonomi dan finansial;

• pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dibangun oleh

Pemerintah; dan

• meneruskan bagian jalan tol yang dibangun Pemerintah, dan

pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan jalan tol.

(2) Seluruh lingkup pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan

teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.

(3) Pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dan c, harus memperhitungkan pengembalian investasi

Pemerintah.