Pasal 16

(1) Orang atau badan hukum asing yang mendapat izin menangkap ikan di Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia dikenakan pungutan perikanan, yang besarnya dan tata cara pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan persetujuan Menteri Keuangan.

(2) Pungutan perikanan terdiri dari:

• pungutan pendaftaran,yang dikenakan kepada setiap kapal perikanan yang akan dimohonkan izin penangkapan ikan;
• pungutan perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang harus dibayar pada saat pengajuan permohonan perubahan;
• pungutan penangkapan ikan, yang dikenakan kepada setiap kapal perikanan yang dipergunakan.

(3) Selain pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kapal perikanan yang

bersangkutan wajib membayar uang rambu dan/atau jasa pelabuhan di tempat melapor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.