Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2016

Pasal 5

(l) Pimpinan LPSK diberikan hak lainnya berupa:

  • tunj angan perumahan;
  • tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa;
  • uang penghargaan;
  • tunjangan transportasi;
  • keprotokolan;
  • perlindungan hukum; dan
  • biaya perjalanan dinas. (21 Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  • Ketua merangkap Anggota sebesar Rp6.770.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan b.Wakil ...

SK No 133837 A

PRESIDEN

  • Wakil Ketua merangkap Anggota sebesar Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(3) Besaran tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

  • Ketua merangkap Anggota sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
  • Wakil Ketua merangkap Anggota sebesar Rpa.000.000,00 (empat juta rupiah).

(4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:

  • Ketua merangkap Anggota sebesar Rp17.660.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); dan
  • Wakil Ketua merangkap Anggota sebesar Rp17.660.000,00 (tqluh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hak lainnya bagi Pimpinan LPSK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk fasilitas berupa rumah jabatan dan kendaraan dinas jabatan, serta perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan dan manfaat jaminan pensiun.

Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 133838A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April2O22

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2022

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan strasi Hukum,

vanna Djaman

SK No 133847A

PRESIDEN

← Pasal 4 Lihat Peraturan Lengkap