Pasal 95

(1) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

untuk Perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang. (2t Pemeliharaan Sarana dan Utilitas Umum untuk Lingkungan Hunian wajib dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.

(3) Pemeliharaan Prasarana untuk kawasan permukiman

wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.

(4) Pemeliharaan

PRESIDEN

REFUBLII( INDONESIA

(4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (3) dilakukan oleh setlap orang yang .(.2.1,.-daq,aVat memiliki keahlian. (s) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Perbaikan