Pasal 58

(l) Perencanaan kawasan permukiman harus mencakup:

• peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan;
• mitigasi bencana; dan
• penyediaan atau peningkatan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(2) Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana

dimaksud-pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemirintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang.

(3) Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen Rkp.