Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat

dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

akibat lainnya yang sah.

1. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat

dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

akibat lainnya yang sah.

1. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/

lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara

yang merupakan perangkat Pemerintah Pusat.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung

jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga

yang bersangkutan.

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala

badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai

Bendahara Umum Daerah.

1. Panitia …

PRESIDEN

1. Panitia Urusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disebut

PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan

bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

1. Penanggung Utang Kepada Negara/Daerah, yang untuk

selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang

yang berutang kepada Negara/Daerah menurut peraturan,

perjanjian atau sebab apapun.

1. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

2. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

1. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.