Pasal 133

(1) Sanksi administratif dapat berupa:

• peringatan tertulis;
• pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
• penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan ;
• penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Rumah Susun;
• pengenaan denda administratif;
• pencabutan PBG;
• pencabutan sertifikat laik fungsi;
• pencabutan SHM Sarusun atau SKBG Sarusun;
• perintah pembongkaran bangunan Rumah Susun; atau
• pencabutan izin usaha.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana.