Pasal 33

Sanksi administratif kepada lembaga Penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan/atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan oleh Kepala Badan.

Pasd 34

(1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-

turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. (21 Setelah jangka waltu peringatan ketiga sebagaimana dimalsud pada ayat (1) berakhir, diberikan lembaga Penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan/ atau warga negara Indonesia tetap tidak melakukan uji operasional, dikenai sanksi pembekuan hasil penelitian.

Pasal 35...

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

• l3-