Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran, ...

PRESIDEN

1. Siaran, penyiaran, penyiaran televisi, siaran iklan adalah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran.

1. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang

berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat

independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan

layanan untuk kepentingan masyarakat.

1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah

Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan

penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial,

dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan

masyarakat.

1. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan

masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta

masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan

dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.

1. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik

yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur

lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas

pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran

publik.

1. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran

publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap

pengelolaan lembaga penyiaran publik.

1. Pengawasan Intern adalah pengawasan administrasi,

keuangan, dan operasional di dalam lembaga penyiaran

publik.

1. Penyelenggara ...

PRESIDEN

1. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang

menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan

internasional.

1. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Pertama

Bentuk