Pasal 2

Hakim Agung dan Hakim dilarang merangkap untuk menjabat sebagai :

1. Pejabat pada badan Pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah;

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;

3. Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

5. Pengurus termasuk pengawas atau komisaris Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

6. Notaris, Wakil Notaris atau Notaris Pengganti;

7. Pejabat…

8. Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T);

9. Anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) maupun Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D);

10. Wasit (Arbiter) dalam suatu sengketa perdata;

11. Anggota Panitia Urusan Piutang Negara (P.U.P.N);

12. Pemangku jabatan-jabatan lain yang di kemudian hari dengan PERATURAN PEMERINTAH dinyatakan tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim.