Pasal 7

Setiap perubahan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, baik karena pemekaran, penggabungan maupun penghapusan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batasbatas wilayah kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.