Pasal 36

(1) Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang

sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk BUMN

dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) di luar jangkauan pelayanan

BUMN dan/atau BUMD, maka Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT atau UPTD

sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pembentukan UPT atau UPTD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan

SPAM, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat

melakukan kerjasama.