Pasal 132

(1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan

Perumahan yang tidak mewujudkan perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan skala besar tidak mewujudkan Hunian Berimbang dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2lD ayat (21 huruf a dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatantertulis;
• pembatasan kegiatanpembangunan; c.pembekuan...

SK No 082632 A

PRES !DEN

-4r-

• pembekuan PBG;
• pembekuan Perizinan Berusaha; dan
• pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

• peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;

• Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan;

• Badan Hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

• Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pencabutan pBG;

• Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan pBG sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan

• Badan. . .

SK No 082633 A

PRESTDEN

• Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf e dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha dan denda administratif paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp1O.0O0.0OO.O0O,0O (sepuluh miliar rupiah).

1. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: