Pasal 55

(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

• belanja operasi;
• belanja modal;
• belanja tidak terduga; dan
• belanja transfer.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

(3) Belanja

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pasa-l 56

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

• belanja pegawai;
• belanja barang dan jasa;
• belanja bunga;
• belanja subsidi;
• belanja hibah; dan
• belanja bantuan sosial.

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat

(1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

(4) Belanja

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:

• belanja bagi hasil; dan
• belanja bantuan keuangan.