Pasal 4
(1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
menJrusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengambil
- mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- menetapkan KPA;
- menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggarat:,, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah. (41 Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- kepala SKPD selaku PA.
(5) Pelimpahan
PRES IDEN
(5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
(6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.