Pasal 31

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

• pajak daerah;
• retribusi daerah;
• hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
• lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

(a) Lain-lain . .

(a) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

• hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
• hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
• hasil kerja sama daerah;
• jasa giro;
• hasil pengelolaan dana bergulir;
• pendapatan bunga;
• penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
• penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
• penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
• pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
• pendapatan denda pajak daerah;

1. pendapatan denda retribusi daerah;

• pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
• pendapatan dari pengembalian;
• pendapatan dari BLUD; dan
• pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.