Pasal 86

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti

orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

(2) Orientasi...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.

(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan

pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.

(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan

orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.