Pasal 13

(1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda dan tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempumaan, rancangan Perda disempumakan oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. (2t Hasil penyempumaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (t) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah.