Pasal 32

(1) Jika hasil evaluasi pcnyelcnggaraan Pemerintahan

Daerah mcmbuktikan daerah berkinerja rendah:

• Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pembinaan secara berkoordinasi terhadap pcnyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah provinsi; dan
• gubernur sebagai wakil Pcmerintah Pusat melakukan pembinaan tcrhadap pcnyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

(2) Jika .

PRESIOEN

(1)(2) Jika pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

telah dilakukan dan daerah tidak menunjukkan perbaikan kinerja serta penyelenggaraan urusan pcmcrintahan tcrtcntu yang telah dibina tersebut tidal< bcrpotcnsi merugikan kepentingan umum secara meluas besar atau tidak berpotensi merugikan sebagian masyarakat di daerah yang bersangkutan: terhadap a. Menteri melakukan fasilitasi khusus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, setelah berkoordinasi dengan menteri teknis/kepala lembaga pcmcrintah nonkemcnterian terkait; atau Pusat b. gubernur sebagai wakil Pemerintah terhadap melakukan fasilitasi khusus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota, setelah meminta pertimbangan Menteri. (21(3) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayal dilakukan untuk pcrbaikan atau pcnyempurnaan pcnyelenggaraan Pemcrintahan Daerah, berupa: perumusan dan a. ketcrlibatan secara langsung dalam pcngarahan pelaksanaan kebijakan;

• advokasi dan pengkajian urusEln pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah;
• analisis kemungkinan dampak urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kcwcnangan daerah;
• pilihan tindakan pengurangan risiko urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah;
• alokasi aparatur sipil negara yang tersedia untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah; dan
• bcntuk fasilitasi khusus lainnya sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 .

PRESIDEN