Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan

penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia yang statusnya

sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002

tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke

dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL

Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT

Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta

Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN

Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Bahana Pakarya Industri Strategis.

Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar

Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

(2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.340 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2015

,

ttd.

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan

meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Dirgantara Indonesia dalam rangka

mendukung industri kedirgantaraan serta industri

pertahanan dan keamanan di bidang maritim, perlu

melakukan penambahan penyertaan modal Negara

Republik Indonesia ke dalam modal saham

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara

Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5669);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal

Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4555);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 3/2015 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
Referensi Silang (5)
UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 27/2014 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 3/2015 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN...
UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA [Pasal 4 ayat (4)]