Pasal 13

Dalam pemberian pertimbangan teknis Kepala BKN dan penetapan kebutuhan PNS oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanrs memperhatikan:

• untuk Instansi Pusat:
• susunan organisasi dan tata kerja;

1. jenis

PRESIDEN

t2

1. jenis dan sifat urusan pemerintahan yang menjadi tanggunglawabnya;
2. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk setiap jenj ang Jabatan;
3. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
4. rasio jumlah antara PNS yang menduduki Jabatan administrator, Jabatan pengawas, Jabatan pelaksana, dan JF; dan
5. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan €mggaran belanja secara keseluruhan.

• untuk Instansi Daerah provinsi:

1. data kelembagaan;
2. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada setiap jenjang Jabatan;
3. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
4. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah kabupaten atau kota yang dikoordinasikan; dan
5. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan. untuk Instansi Daerah kabupaten/ kota:
6. data kelembagaan;
7. luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi daerah untuk dikembangkan ;
8. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada setiap jenjang Jabatan;
9. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
10. rasio

#p PRESIDEN

13

1. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk; dan
2. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.