Pasal 104

(1) Setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin

akuntabilitas Jabatan. (2t Akuntabiiitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• JPT utama:

1. tersusunnya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pemba.ngunan ;
2. peningkatan kapabilitas organisasi;
3. terwujudnya sinergi antar instansi dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
4. terselesaikannya masalah yang memiliki kompleksitas dan risiko tinggi yang berdampak politis.

• JPT madya:

1. terwujudnya penrmusan kebdakan yang memberikan solusi;
2. terlaksananya pendayagunaErn sumber daya untuk menjamin produktivitas unit kerja;
3. terlaksananya penerapan kebijakan dengan risiko yang minimal;
4. tersusunnya program yang dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi ;
5. terlaksananya penerap€rn program organisasi yang berkesinambungan; dan
6. terwujudnya sinergi antar pimpinan di dalam dan antar organisasi untuk mencapai tujuan pembangunzrn yang efektif dan efisien.

• JPT

PRESIDEN

• JPT pratama:

1. tersusunnya rumusurn alternatif kebijakan yang memberikan solusi;
2. tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi;
3. terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan
4. terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi.

Paragraf 2 Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi