Pasal 8

(1) RRI dan TVRI mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran yang

berlaku untuk stasiun pusat dan seluruh cabangnya dengan

melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Menteri.

(2) Untuk ...

PRESIDEN

(2) Untuk pengembangan jaringan penyiaran, RRI dan TVRI wajib

mengajukan permohonan tertulis penggunaan frekuensi kepada

Menteri.

(3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran

Publik Lokal, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada

Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah ini.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2

(dua) dan dikirimkan masing-masing kepada Menteri dan KPI

dengan melampirkan persyaratan administratif, program siaran dan

teknik penyiaran sebagai berikut:

• latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan

nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;

• susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran;

• uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi

sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang

melekat pada setiap unit kerja;

• uraian tentang waktu siaran, prosentase mata acara, pola acara

siaran, sumber materi acara, khalayak sasaran;

• daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan

(termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio

serta perhitungan biaya investasinya);

• gambar tata ruang studio dan stasiun pemancar, peta lokasi

studio dan stasiun pemancar, wilayah jangkauan, dan wilayah

layanannya;

• usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan;

• spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan

beserta diagram blok sistem peralatan.

Pasal 9 ...

PRESIDEN