Pasal 93

(1) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Ralryat dapat

melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua menjadi daerah otonom. (21 Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

• mempercepat pemerataan pembangunan;
• mempercepat peningkatan pelayanan publik;
• mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
• mengangkat harkat dan martabat OAP.

(3) Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

(4) Pemekaran daerah provinsi dan kabupatenlkota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mela-lui tahapan daerah persiapan dan tanpa harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.