Pasal 92

(1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi

provinsi-provinsi dan kabupatenlkota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

(2) Dalam hal pemekaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Gubernur memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat.

(3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Bagian

SK No 005943 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Pemekaran Prakarsa Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat