Pasal 83

(1) Pendanaan pelaksanaan seleksi keanggotaan DPRP

mekanisme pengangkatan dibebankan pada APBD provinsi.

(2) Pendanaan

SK No 00582? A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pendanaan pelaksanaan seleksi keanggotaan DPRK

mekanisme pengangkatan dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Paragraf 8 Mekanisme Gugatan Perselisihan Hasil Seleksi Pansel