Pasal 78

(1) Pansel melakukan seleksi calon anggota DpRp atau DPRK

setelah menetapkan hasil verifikasi dan validasi administrasi dokumen persyaratan.

(2) Pansel men)rusun materi seleksi untuk calon anggota DpRp

atau DPRK yang akan disampaikan secara tertulis dan/atau wawancara.

(3) Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21paling

sedikit memuat:

• wawasan kebangsaan dan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• kebijakan dan pelaksanaan Otonomi Khusus;
• pemahaman hukum, moral, dan etika;
• peran anggota DPRP atau DPRK melalui pengangkatan sebagai representasi kultural dalam mengawal kebijakan Otonomi Khusus; dan
• penguasaan permasalahan dan jejaring di masing- masing daerah pengangkatan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, materi seleksi, dan indikator penilaian calon anggota DpRp atau DPRK diatur dengan Peraturan Pansel.

(5) Dalam

SK No 005819 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(5) Dalam hal penJrusunan peraturan Pansel sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) Pansel Provinsi berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Pansel Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.

Paragraf 5 Penetapan dan Pengesahan Anggota DPRP Mekanisme Pengangkatan