Pasal 57

(1) Penetapan alokasi kursi bagi setiap daerah pengangkatan

di kabupatenlkota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan dari DPRK.

(2) Konsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan

pertimbangan dari DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan disampaikan kepada Bupati/Wafi Kota paling lambat 15 (lima belas) Hari.

(3) Dalam hal pertimbangan dari DPRK tidak disampaikan

sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Wali Kota menetapkan alokasi kursi bagi setiap daerah pengangkatan di kabupaten/kota.

(4) Penetapan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), didasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya di kabupaten/kota.

(5) Seluruh proses penetapan alokasi kursi anggota DPRK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari.

Paragraf3. . .

SK No 005806 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 3 Pansel