Pasal 55

(1) Daerah pengangkatan anggota DPRK berdasarkan pada

persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya yang ada di kabupaten/kota.

(2) Daerah pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan dari DPRK.

(3) Konsultasi dengan Gubernur dan pertimbangan dari DPRK

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.

(4) Dalam hal pertimbangan dari DPRK tidak disampaikan

sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Wali Kota menetapkan daerah pengangkatan kabupate n I kota.

(5) Seluruh proses penetapan daerah pengangkatan anggota

DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) Hari.