Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua wajib:

• menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan;
• memberikan pelayanan kesehatan bagi Penduduk;
• melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Penetapan...

SK No OO5778 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

yang (2) Penetapan standar mutu pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• peningkatan gizi masyarakat;
• kesehatan reproduksi;
• kesehatan ibu dan anak;
• kesehatan lanjut usia;
• kesehatan jiwa; dan
• pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat Papua. penyakit (41 Upaya pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: endemis a. pencegahan dan penanggulangan penyakit dan/atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup Penduduk; dan menular b. pencegahan dan penanggulangan penyakit dan penyakit tidak menular sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

(5) Penyediaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d oleh Pemerintah Pusat bersifat dukungan dalam bentuk penugasan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pada (6) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif.

Pasal 13 . .

SK No OO5779 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA