Pasal 31

(1) Menteri setelah menerima usulan Perubahan

Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis.

(2) Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk tim terpadu.

(3) Keanggotaan dan tugas tim terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

(4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan kepada Menteri.

(5) Menteri …

(5) Menteri berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi

tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan keputusan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang diusulkan.

(6) Dalam hal hasil penelitian tim terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, gubernur wajib menyampaikan kajian lingkungan hidup strategis kepada Menteri melalui tim terpadu.

(7) Jika hasil kajian lingkungan hidup strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan kelayakan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup, Menteri menerbitkan keputusan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu.

(8) Jika hasil kajian lingkungan hidup strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan ketidaklayakan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup, Menteri menolak usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu.