Pasal 78

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggara

kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

(2) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenang kepada kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.